Berita

img
Senin, 17 Desember 2012 Kawasan Perbatasan Kalimantan
2496 Kali Dibaca

Secara geografis, kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak berada pada bagian paling utara wilayah Provinsi Kalimantan barat, yang membentang dari barat ke timur sepanjang 966 kilometer (km) yang meliputi Kabupaten Sambas sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu. Secara kewilayahan ada lima daerah kabupaten dan empat belas kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, lautan, dan udara yang bersinggungan dengan negara tetangga.

Banyaknya kementerian/lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perbatasan ditunjukkan dengan kompleksitas permasalahan perbatasan dengan beragamnya dimensi permasalahan pengelolaan perbatasan, baik yang berdimensi imaterial maupun materail. Pada aspek kelembagaan, lembaga pengelolaan perbatasan Indonesia masih ditangani secara parsial oleh berbagai komite perbatasan yang bersifat ad hoc dan oleh instansi pusat terkait secara sektoral.

Lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas untuk mengelola kawasan perbatasan masih tampak tumpang-tindih. Begitu juga, terasa belum ada koordinasi yang memadai antarinstansi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Lembaga yang memiliki otoritas ternyata terpencarpencar atas berbagai induk institusi sehingga menyulitkan pengimplementasian sebuah kebijakan yang memusat.

Sistem pengelolaan perbatasan yang diterapkan cenderung bersifat koordinatif dan bahkan tidak terintegrasi, tidak ada pemisahan otoritas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan sehingga terjadi tumpang-tindih otoritas dalam mengelola perbatasan. Dalam konteks itu, pemerintah masih dapat dikatakan belum serius dalam melaksanakan pengelolaan perbatasan.

 

Tantangan pengelolaan kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat – Serawak adalah sebagai berikut:

1. Belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam

Kondisi ini ditunjukkan dengan terjadinya konflik ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan) baik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung, maupun antar kawasan budidaya seperti kegiatan pertambangan dan kehutanan yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan masyarakat.

2. Kawasan perbatasan sebagai daerah tertinggal

Kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau dan Sambas, masuk dalam kategori daerah tertinggal karena kurangnya perhatian pemerintah. Kebijakan pembangunan saat ini cenderung menjadikan dua kawasan perbatasan hanya difungsikan sebagai sabuk keamanan.

3. Kendala geografis

Secara geografis kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas. Di Kalimantan Barat saja panjang garis perbatasan 966 km, sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari aspek rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, dan kebutuhan aparatur. Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.

4. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi

Penanganan masalah di kawasan perbatasan membutuhkan landasan hukum yang tegas, komprehensif dan mampu mengikat semua pihak. Salah satunya adalah kejelasan wewenang dan jalur koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah.

5. Rendahnya sumber daya manusia (SDM)

Kondisi ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang, sehingga berimplikasi pada kegiatan pelintas batas yang ilegal. Demikian pula banyak TKI maupun TKW yang bekerja di luar negeri hanya sebagai buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya, yang jelas-jelas menggambarkan rendahnya kualitas SDM pada umumnya.

6. Kemiskinan

Walaupun saat ini kawasan perbatasan kaya dengan sumber daya alam dan letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan pendapatan yang besar sekali. Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhannya.

7. Keterbatasan infrastruktur

Tingkat ketersediaan dan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, serta fasilitas lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan pasar. Hal ini membuat penduduk di daerah perbatasan masih cenderung untuk berorientasi ke negara tetangga yang tingkat aksesilibilitas infrastruktur fisik dan informasinya relative lebih tinggi. Demikian pula dengan jaringan jalan darat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang masih kurang, membuat masyarakat lebih sering bepergian dan berinteraksi dengan masyarakat di Serawak. Untuk fasilitas listrik, dari 14 ibukota kecamatan yang ada di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, baru 6 ibukota kecamatan (43%) yang mendapat pelayanan. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Serawak yang hampir seluruhnya telah mendapat layanan listrik. Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya investasi ke kawasan perbatasan. Akibatnya kawasan ini menjadi daerah yang tertinggal, dan sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

8. Lemahnya penegakan hukum

Akibat penegakan hukum yang masih lemah, maka berbagai bentuk pelanggaran hukum sering terjadi di kawasan perbatasan. Luasnya wilayah yang harus ditangani serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan aktivitas aparat keamanan

dan kepolisian belum dapat dilakukan dengan optimal. Ini menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan. Berbagai permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang/jasa (smuggling), pembalakan liar (illegal logging), perdagangan manusia, anak-anak dan wanita (human trafficking) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas negara.

9. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal

Potensi sumber daya alam yang berada di kawasan perbatasan sebenarnya sangat besar, seperti bahan tambang (emas dan batu bara), potensi hutan dan perkebunan, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Selain karena permasalahan keterbatasan infrastruktur juga terkait dengan ketidakjelasan regulasi yang mengatur tentang masalah pengelolaan ekonomi di kawasan perbatasan.

10. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali

Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara ilegal dan tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan seperti polusi asap lintas batas, banjir, longsor, tenggelamnya pulau kecil dan lain sebagainya terjadi.

Arahan pengembangan kawasan perbatasan sendiri sebenarnya sudah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025, yang meliputi dua hal berikut ini:

1. Wilayah-wilayah perbatasan akan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (inward-looking) menjadi berorientasi keluar (outward-looking) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

2. Pendekatan pembangunan dilakukan, selain menggunakan pendekatan bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, dengan perhatian khusus diarahkan bagi pengembangangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

 Arah kebijakan  untuk “mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.”

Adapun fokus sasarannya meliputi:

a. Penyelesaian dan penetapan batas wilayah negara;

b. Peningkatan upaya pertahanan, keamanan dan penegakan hukum;

c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan;

d. Peningkatan pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan;

e. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi;

f. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk masyarakat di kawasan perbatasan.

Guna mendukung tercapainya fokus sasaran pembangunan tersebut, maka perlu diperhatikan berbagai aspek penting terkait pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan. Aspek-aspek penting pengelolaan kawasan perbatasan yang menjadi dasar pemikiran dari upaya penataan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Aspek batas wilayah Negara

Secara geografi politik (political geography) Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik (Asia Tenggara), merupakan negara kepulauan (archipelagic state) dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim) dan batas udara.

2. Aspek Ekonomi

Secara umum terdapat disparitas kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang kurang seimbang, baik antara wilayah Indonesia barat maupun timur (kondisi nasional), maupun antara Indonesia dengan negara tetangganya. Penataan ruang yang disusun belum pro-rakyat, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-perbatasan sebagai beranda depan negara.

Akibatnya berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu:

a. Sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi maupun perbankan. Ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga;

b. Ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan perekonomian wilayah dan fasilitas sosial ekonomi yang masih sangat kurang memadai;

c. Angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga pra-sejahtera yang tinggi pula menjadi fenomena umum masyarakat perbatasan;

d. Terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar baik melalui jalan darat, laut maupun udara.

3. Aspek Sosial Budaya

Kualitas sumber daya manusia yang relative rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan dan akses terhadap informasi dan lapangan kerja yang sangat kurang memadai dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan.

Demikian pula dalam hal kesehatan dan pendidikan, dikarenakan jauhnya jarak pemukiman penduduk dengan fasilitas yang tersedia, maka hanya sedikit yang mampu dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai. Pada umumnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat yang disediakan oleh negara sangatlah terbatas karena lokasinya yang biasanya berada di ibu kota kecamatan atau kabupaten, sementara akses di negara tetangganya seperti yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur lebih mudah. Hal ini akan berimplikasi kepada masuknya pengaruh sosial dan budaya dari luar, dan dalam jangka panjang penduduk wilayah perbatasan akan menjadi asing terhadap negerinya sendiri.

Keberadaan tanah adat atau hak ulayat masyarakat. Di beberapa daerah perbatasan terdapat tanah-tanah adat/ulayat yang oleh tatanan hukum Indonesia diakui dan dihormati keberadaannya. Tanah ulayat tersebut sangat erat hubungannya dengan penghidupan sehari-hari masyarakat perbatasan, dan oleh karena tanah ulayat tersebut terdapat di kedua negara, maka pelintasan batas di luar pengetahuan administrator perbatasan menjadi tidak terkontrol. Mereka pun kurang terjangkau oleh administrasi kependudukan.

4. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Aspek pertahanan dan keamanan sangat erat berhubungan dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Isu yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan serta aktivitas ilegal lainnya.

Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan di perbatasan negara masih menjadi kendala umum pengawasan kawasan perbatasan. Personel dan sarana serta prasarana pertahanankeamanan yang ada juga tidak sebanding dengan panjang garis batas yang harus diawasi yang telah menyuburkan terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan.

Terdapat pula keterbatasan jumlah prasarana dan sarana lintas batas (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS) yang menyebabkan lemahnya pengawasan keamanan arus keluar-masuk orang dan barang yang berdampak pada kerugian ekonomi dan dapat mengancam kedaulatan negara.

5. Aspek Sumber daya alam dan lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik, terencana dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang potensial dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara lain hutan, tambang, perkebunan, perikanan, pariwisata, sumber daya energi dan ekologi dan plasma-nuftah. Potensi lain adalah pelayanan jasa di perbatasan.

6. Aspek Kelembagaan dan Capacity Building

Beberapa kelembagaan ad-hoc dalam menangani perbatasan, seperti Panitia Koordinasi Penanganan Wilayah Nasional (Pangkorwilnas) di tahun 1974, maupun badan-badan pengelola perbatasan saat ini belum memiliki sumber daya manusia serta kewenangan dan pendanaan yang memadai untuk mengelola pembangunan di kawasan perbatasan.

7. Aspek Kerjasama Antar Negara

Salah satu aspek strategis dalam pengelolaan perbatasan negara adalah kerjasama antar negara, baik di forum bilateral, sub-regional, maupun regional dan multilateral, untuk membuka berbagai peluang besar dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Kerjasama antar negara sangat penting dalam penangkalan terorisme dan penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan, seperti trans-boundary illegal trading (perdagangan ilegal lintas batas), illegal logging (pembalakan hutan ilegal), illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), human trafficking (penyelundupan manusia), dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya.

Selain telah adanya kebijakan nasional yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Pusat, beberapa kawasan perbatasan memerlukan juga kebijakan khusus, seperti untuk wilayah perbatasan di Kalimantan berikut ini.

A. Kalimantan Timur

Model pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur harus dirancang secara terintegrasi, dengan memperhatikan sumber daya pendukung dan kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan informasi tentang kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur secara utuh. Ini meliputi aspek geografis, pemerintahan, kependudukan, social budaya, ekonomi maupun aspek pertahanan dan keamanan. Namun demikian, penyusunan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di wilayah ini haruslah mengakomodir peran pembangunan sektoral yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, agar tumpang tindih program dan akumulasi beberapa kegiatan di satu wilayah yang sama tidak akan terjadi. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata. Pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur idealnya dilaksanakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan actual dengan tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintah yang telah diputuskan. Untuk mengoptimalkan pembangunan ini, maka berbagai sumber daya yang dimiliki sebagai faktor internal dipilah menjadi kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal dipilah menjadi peluang dan tantangan.

B. Kalimantan Barat

Model pembangunan daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat yang paling tepat dilakukan adalah model pengelolaan daerah khusus berbasis administratif kecamatan. Tiga pilar utama penopang pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat yaitu adalah security (keamanan), prosperity (kemakmuran) dan sustainability (keberlanjutan). Di atas ketiga pilar tersebut tersusun program-program pembangunan sektoral dan regional secara terpadu dan konsisten yang disebut daerah khusus administratif berbasis kecamatan.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut perlu dilakukan, yaitu:

1. Penguatan bidang sosial, ekonomi dan budaya.

2. Peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan.

3. Interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya.

4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan.

5. Penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat.

6. Penyusunan pola pengelolaan batas maritim.

7. Pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sukses tidaknya suatu kebijakan pengembangan masyarakat tergantung dari kecermatan dan ketepatan skenario perencanaan. Dalam scenario itu sebaiknya terdapat butir-butir kegiatan yang akan diimplementasikan ke dalam tata laksana pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan scenario harus berangkat dari akar permasalahan yang mendasar di tempat yang akan dikembangkan.

Sementara itu, program strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, antara lain:

1. Merealisasikan program-program pembangunan wilayah perbatasan yang telah disusun oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan meningkatkan koordinasi teknis antar sektor;

2. Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan hasil hutan dan sumber daya alam lainnya di wilayah perbatasan;

3. Peningkatan dan perluasan (ekstensifikasi) areal budi daya pertanian secara luas pada lahan-lahan potensial dengan memperhatikan prinsip dan kaidah konservasi lahan dalam rangka menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian;

4. Pembangunan prasarana transportasi wilayah jalan darat dan pelabuhan laut di pusat-pusat pertumbuhan;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;

6. Pembangunan pusat pertanian;

7. Membangun dan meningkatkan SDM di bidang pertahanan dan keamanan;

8. Transmigrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang akan dikembangkan;

9. Mengembangkan pusat perindustrian;

10. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, baik sarana, prasarana dan sumber daya manusianya;

11. Meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga;

12. Menumbuhkan industri pariwisata.

Sumber

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Sobar Sutisna (Ed.). 2006. Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. Jakarta: Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakosurtanal.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Wilayah antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura.

Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara. 2004. Jakarta: Pusat Kajian Administrasi Internasional, Lembaga Administrasi Negara.

”Kabupaten perbatasan Masih Tertinggal”. Kompas, 19 Februari 2009. Dalam http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/02/16/19342094/26.kabupaten.perbatasan.masih.tertinggal.

Laporan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (2009) yang dikutip dari Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership). Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Barat, 2011.

Laporan Penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus di Kalimantan Barat. 2009.

Sutisna, dkk., Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia, dalam Ludiro Madu (Ed.). 2010. Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Undang-Undang Wilayah Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (6).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2025.

Wuryandari, Ganewati. 8 Desember 2010. Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Darat secara Terintegrasi dalam Perspektif Keamanan dan Kesejahteraan. Makalah yang disampaikan dalam Seminar “Menggagas Format Ideal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagai Halaman Depan NKRI”. Jakarta: Bappenas.

Hasil Survei Terbaru Jumlah Pulau Indonesia. Antara, Selasa, 17 Agustus 2010. (nop)